Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Sistem Upah Standar Internasional

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membentuk sistem upah standar internasional yang diyakini sebagai sistem upah yang adil.

Perumusan sistem upah dilaksanakan setelah pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan perwakilan dari organisasi buruh PBB, Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan kepala daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dari 27 kabupaten / kota di Jawa Barat, ILO mengusulkan agar sistem pengupahan di Jawa Barat menggunakan standar internasional.

Proposal tersebut diyakini dapat meminimalkan perbedaan nilai upah di masing-masing daerah, adil, dan membuat pekerja lebih sejahtera, termasuk menjaga agar investor tidak lari ke luar Jawa Barat.

Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Sistem Upah Standar Internasional
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Sistem Upah Standar Internasional

“Hasil dari pertemuan ini, kita akan membuat sistem rewards yang lebih baik dan adil sesuai dengan standar internasional. Sehingga kita dapat menjaga kualitas ekonomi Jawa Barat, pekerja akan makmur, investor tidak akan keluar Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil setelah pertemuan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Gubernur, yang akrab dipanggil Emil, mengakui bahwa ada 140 investor yang menutup bisnis mereka di Jawa Barat dan pindah ke luar. Menurutnya, hampir semua investor berpendapat bahwa nilai upah terlalu tinggi sebagai penyebabnya.

Emil mengatakan, dalam sistem upah desentralisasi yang telah berjalan sejauh ini, kebijakan upah diserahkan kepada bupati dan walikota. Kondisi ini, kata Emil, juga memengaruhi perbedaan nilai upah.

“Ini juga disoroti oleh ILO karena membuat subjektivitas perbedaan dalam rewards terlalu banyak. Contoh perbedaan yang signifikan, yaitu upah di Pangandaran Rp1,6 juta, sedangkan di Karawang Rp4,2 juta,” kata Emil.

Setelah pertemuan, lanjut Emil, standar teknis sistem upah standar internasional akan dibahas oleh ILO bersama dengan kepala dinas tenaga kerja kabupaten / kota di Jawa Barat. Emil berharap jenis industri di setiap wilayah di Jawa Barat akan diseragamkan menjadi satu jenis bisnis.

“Sebagai contoh, di Jawa Barat, khususnya industri manufaktur, di tekstil Jawa Tengah, jadi jelas apa jenis industri tersebut, karena keragaman industri di satu daerah juga merupakan penyebab keragaman upah, sehingga tidak pernah selesai, “kata Emil.